728x90 AdSayapIklanGaruda

pasang
  • Garuda kita

    Senin, 06 Mei 2013

    Spirit "EKONOMI RAKYAT" Menuju Indonesia BERDIKARI Dengan Usaha Kecil Menengah

    Oleh: Moh. Fauzan

    Kemajuan perekonomian dan kemiskinan yang semakin meningkat menjadi pertanyaan mendasar tentang perekonomian Indonesia. Keadaan delematis ini perlu kita telaah lagi penyebabnya dalam rangka mencari “smart solution” untuk keadaan ini sehingga apa yang di idam-idamkan bangsa ini sejak dulu yang tertuang dalam sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bukan hayalan semata.

    Kesenjangan ekonomi dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Pada aspek kultural yaitu berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia baik lingkup lokal maupun Indonesia secara umum. Sedangkan pada aspek struktural yaitu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berberbagai aspek kenegaraan, karena kita sadari bersama kesenjangan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan seperti Pendidikan, Politik, Sistem Perekonomian dan lain sebagainya yang melibatkan peranan pemerintahan.  

    Masyarakat yang konsumtif, hedonis dan pemalas menjadi faktor tersendiri terjadinya kesenjangan ekonomi secara kutural yang tidak bisa kita pungkiri. Nila-nilai ini seakan merupakan hal biasa dan lazim terjadi dalam masyarakat Indonesia terutama pada generasi mudanya. Namun kondisi ini, jika kita tarik lebih jauh tidak bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh struktural baik secara langsung maupun tidak langsung. 

    Arus globalisasi yang begitu kuat mencengkram Indonesia dengan “pasar bebasnya”. Banyak barang-barang impor yang masuk ke Indonesia (seakan-akan tidak ada filterisasi) yang cenderung harganya lebih murah daripada harga barang dalam negeri sehingga sulit untuk bersaing. Kurangnya perhatian khusus pemerintah terkait Usaha Kecil Menengah (UKM) bahkan kebijakan-kebijakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil bahkan UKM hampir sama. Misalnya, karena tidak adanya kebijakan khusus tentang perusahaan waralaba sehingga semakin merambahnya toko-toko waralaba (Indomart, alfamart dll) terutama pada letak geografisnya yang tidak memperhatikan tata kota yang baik dalam suatu daerah sehingga membuat pasar-pasar tradisional ataupun PKL (Pedagang Kaki Lima) semakin tergerus keberadaannya. 

    Disisi lain, kita melihat banyak rakyat yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak tahu harus bagaimana mendapatkan pekerjaan. Dan banyak sarjana-sarjana yang menganggur. selain karena lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, banyak sarjana yang tidak mendapatkan nilai bagus (IP pas-pasan setelah lulus) dan juga tidak mempunyai “soft skill” dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oleh sebab itu semua, terjadi “kesenjangan sosial maupun ekonomi” yang cukup signifikan. Hal itu jika dibiarkan begitu saja oleh pemerintah maka boleh jadi rakyat Indonesia menjadi semakin sengsara, dan semakin banyak tindakan kejahatan dinegeri ini. 

    Meskipun, akhir-akhir ini Indonesia diberitakan bahwasannya perekonomiannya mengalami peningkatan 6% setiap tahunnya mulai dari tahun 2010, namun yang menikmati hal itu hanyalah orang-orang tertentu seperti orang-orang kaya dan pejabat-pejabat pemerintahan dinegeri ini yang jumlahnya amat sedikit daripada orang-orang miskin dinegeri ini. Sehingga yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Perekonomian yang seperti ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh “founding father- founding farher” yang tertuang dengan indahnya dalam pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UUD’45 pasal 33 tentang kesejahteraan sosial-yang mana dalam penafsiran ayat-ayat dari pasal 33 sebagai berikut:
    Ayat 1 : “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”
    Ayat 2: “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.”
    Ayat 3: “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.”
    Ayat 4: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (dikutip dari UUD’45).

    Dalam sebuah buku “Islamku, Islam Anda dan Islam Kita” yang ditulis oleh  KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) tertuang salah satu solusi untuk mencapai “masyarakat yang bertumpukan pada keadilan dan kemakmuran” (al-maslahah al-ammah) dalam aspek perekonomian yang disebut dengan “Ekonomi Rakyat”. 

    Ekonomi rakyat bukanlah suatu konsep yang kaku  melainkan suatu orientasi dari suatu perekonomian yang seharusnya menjadi ruh dan spirit dari perekonomian Indonesia-yang mana perekonomian Indonesia seharusnya memihak kepada rakyat-rakyat kalangan menengah kebawah yang merupakan mayoritas peduduk Indonesia yang notaben keadaan ekonominya cukup jauh tertinggal daripada rakyat-rakyat kalangan atas.

    Spirit ekonomi rakyat tidak dapat dipisahkan dengan spirit “BERDIKARI” (berdiri pada kaki sendiri) yang lebih menekankan pada perluasan pasar dalam negeri secara besar-besaran. Untuk mewujudkan itu,  butuh 3 hal yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pendapatan masyarakat untuk kemampuan daya beli yang besar, pengarahan Industri untuk menghidupkan kembali penyediaan barang pada pasar dalam negeri, indepedensi ekonomi agar tidak tergantung pada tataniaga Internasional. 

    Langkah kongkrit yang sering dikatakan gusdur dalam beberapa tulisannya yaitu pembentukan dan pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) secara optimal. Dengan melihat masih banyaknya masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya softskill masyarakat serta kurangnya modal usaha dari pemerintah untuk UKM, meskipun ada itupun sedikit dan birokrasinya berbelit-belit.

    Gusdur dalam memahami kapitalisme tidak memandang sebelah mata- yang mana dalam kapitalisme terjadi persaingan pasar bebas. Hal ini tidak bisa kita hindari, namun pemerintah harus bisa menciptakan persaingan bebas yang adil yang mampu mendorong masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak memiliki pekerjaan untuk bisa berwirausaha, dan diberi perhatian khusus mulai dari pemodalan usaha dengan kredit murah dan birokrasi yang tidak berbelit-belit.

    Langkah-langkah secara umum yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Pemetaan kawasan sesuai potensi Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya Manusia dalam suatu daerah. Kedua, Sosialisasi di media massa dan pelatihan secara intensif,  bahkan kalau perlu dibentuk suatu tim khusus untuk menangani UKM serta diiringi dengan pegawasan dan pendampingan secara kontinu ataupun berkala. Ketiga, pemberian modal oleh pemerintah dengan kredit bunga rendah dan kemudahan dalam birokrasinya. 

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Monggo Komentar Disini

    Item Reviewed: Spirit "EKONOMI RAKYAT" Menuju Indonesia BERDIKARI Dengan Usaha Kecil Menengah Rating: 5 Reviewed By: GUSDURian Malang
    Scroll to Top