728x90 AdSayapIklanGaruda

pasang
  • Garuda kita

    Selasa, 15 Desember 2015

    IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN ALA GUS DUR

    Oleh: Ahmad Nurcholis
    Implementasi pendidikan erat kaitannya dengan kurikulum yang telah dirancang sebelumnya. Begitupun dengan kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum yang sesuai bagi masyarakat Indonesia yang majemuk adalah kurikulum yang dapat menunjang proses peserta didik mejadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan terhadap nilai-nilai kultural baik yang terkandung dalam ajaran agama maupun tradisi atau adat istiadat yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

    Kurikulum pendidikan juga harus mampu menghantarkan generasi muda yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan etis serta dapat hidup dalam suasana demokratis antara satu dengan yang lain, juga menghormati hak orang lain. (Syamsul Ma’arif, 2005: 9)

    Selain itu, yang jauh lebih penting adalah, dalam implementasinya, kurikulum harus dipahami sebagai proses dalam pendidikan. oleh karena itu paling tidak ada empat hal yang perlu dipelu digarisbawahi oleh guru dalam mengembangkan kurikulum secabagi proses sebagaimana dimaksud, yaitu: 1). Posisi peserta didik sebagai subjek dalam belajar; 2). Cara belajar peserta didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya; 3). Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi peserta didik adalah entry behavior kultur peserta didik; dan 4). Menjadikan lingkungan budaya peserta didik sebagai sumber belajar.

    Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, Hak Asazi Manusia (HAM), demokrasi dan pemahaman atas kemajemukan (pluralitas), kemanusia universal dan subjek-subjek lain yang relevan  dengan kebutuhan peserta didik.

    Jika dicermati, maka poin-poin di atas merupakan subjek-subjek yang terdapat dalam pendidikan perdamaian (peace education) baik yang ada dalam pendidikan Islam maupun yang dirumuskan oleh Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, salah satu cara agar kurikulum tersebut dapat berjalan efektif, terutama dalam hal pendidikan perdamaian, maka harus dapat menunjang proses belajar peserta didik agar menjadi manusia yang demokratis dan  pluralis. Artinya, peserta didik dapat menerima dan mau mengembangkan semangat hidup bersama dalam kemajemukan yang dilandasi oleh kesadaran diri.

    Hal demikian yang oleh Gus Dur, peserta didik hendaknya mampu belajar dari penerimaan secara terbuka terhadap perbedaan. Peserta didik harus memahami secara penuh realitas kemajemukan sebagai rahmat Tuhan yang harus didayagunakan untuk kemajuan bangsa dan menciptakan kehidupan damai nirkekerasan.

    Dalam mengimplementasikan pendidikan perdamaian, Gus Dur tak sekedar berhenti pada tataran wacana. Wahid secara konsisten menerapkannya dalam kehidupan nyata, meski kadang-kadang langkah-langkah yang dilakukannya banyak mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Secara garis besar, gagasan pendidikan perdamaian Gus Dur diimplementasikan dalam dua ranah utama, yaitu (1) deseminasi wacana; dan (2) praktek atau aktualisasi nyata di tengah masyarakat.

    Dalam poin pertama, Gus Dur merupakan pegiat perdamaian yang tak pernah berhenti dalam mewacanakan gagasan dan mengkomunikasikannya secara terbuka, baik melalui tulisan-tulisan di media massa maupun melalui diskusi-diskusi baik formal maupun non-formal. Ini menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan perdamaian bagi Gus Dur tak cukup hanya sekedar digagas sendirian tetapi harus dikomunikasikan di ruang public agar mendapatkan respon balik dan pengkayaan gagasan dari individu-individu lain yang memiliki perhatian yang sama.

    Pada poin kedua, Gus Dur tak mau hanya berhenti pada tataran wacana yang melangit, tetapi juga mengimplementasikannya dalam ranah kehidupan masyarakat yang bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, bagi Gus Dur, antara konsep dan implementasi ia laksanakan secara beriringan, bahkan kerap dilakukannya secara bersamaan. Hal ini dapat kita lihat dalam sejumlah isu berikut.

    Pertama, toleransi. Toleransi sebagai fondasi utama dalam pendidikan perdamaian yang diajarkan dan dipraktekkan Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama atau keyakinan yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Dalam sebuah tulisannya berjudul Intelektual di Tengah Eksklusifisme, Wahid memaparkan:

    “…Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadis, dan kitab-kitab Kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok dan sesuai hati nurani. Saya tidak mempedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dikapai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi masalah pemikiran.” (Gus Dur, 2002: 204)

    Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Jakarta, Wahid juga menyampaikan hal berikut:

    “Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama umat beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup di kalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain.” (Rumadi, 2010: 144)

    Perbedaan keyakinan, bagi Gus Dur tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia.

    Kedua, dialog antaragama. Bagi Gus Dur, penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan jika ada dialog antaragama. Dengan kata lain, prinsip pemenuhan kebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti kaidah ushul fiqh/ teori legal hokum Islam: “sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun)”. Dengan demikian kerjasama tidak terlaksana tanpa dialog. Oleh karena itu dialog antaragama juga menjadi kewajiban. (Gus Dur, 2002: 133-134)

    Ketiga, kerjasama antar-umat beragama. Ini merupakan lanjutan implementasi dari dialog antaragama. Mengapa demikian? Dialog bagi Gus Dur hanyalah medium untuk mengkomunikasikan ajaran dan gagasan serta dinamika yang ada di setiap orang atau komunitras agama dan kultural yang berbeda. Melalui dialog tersebut diharapkan tercipta kesalingpahaman terhadap kepelbagaian dan perbedaan yang ada di masing-masing orang dan komunitas agama maupun kultur-budaya. Pada ranah kerjasama menjadi realisasi nyata dari dialog itu, sehingga tidak sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang berimplikasi terhadap kemaslahatan umat bersama.

    Untuk mencapai kemaslahatan bersama itulah diperlukan pemahaman yang tepat tentang pluralitas (kemajemukan, kebhinekaan) yang ada dalam kehidupan kita. Tentang pluralitas itu, sebagai terdapat dalam al-Qur’an surat al-Hujarat: 13, menurut Wahid, ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan. Kedua hal itu pula yang kontraproduktif dengan tujuan dari pendidikan perdamaian dalam persepektif Gus Dur.

    Melalui pendidikan perdamaian seorang peserta didik bisa diantarkan untuk dapat memandang pluralitas, multikultur dalam berbagai aspek social, ekonomi, politik, dan agama sebagai kekayaan spiritual bangsa yang harus dijaga keberadaannya.

    Paling tidak ada enam kerangka orientasi untuk menopang terwujudnya implementasi pendidikan perdamaian, yakni: orientasi kemanusiaan, orientasi kebersamaan, orientasi kesejahteraan, orientasi proporsional, orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas, dan orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.

    Keenam orientasi tersebut tidak pernah lepas dari kerangka berfikir dan bertindak Gus Dur ketika mengimplementasikan pemikiran social-keagamannya, termasuk dalam hal pendidikan perdamaian. Tentu tidak semua orientasi berjalan beriringan ketika ia menerapkan dalam satu masalah atau kasus yang ia hadapi atau advokasi.

    Namun kita dapat melihat implemetasi secara praksis yang telah dijalankan oleh Gus Dur terhadap kasus-kasus baik local maupun internasional. Sebagian dari kasus-kasus tersebut kemudian memantik kontroversi, di antaranya ide agar Indonesia menjalin hubungan dengan Israel, kasus kekerasan etnik dan keagamaan serta kasus yang berkaitan dengan HAM dan upaya-upaya penegakan demokrasi di Indonesia. [ ]


    Ahmad Nurcholish, penulis buku “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur” (Elexmedia, 2015) 
    Tulisan ini didiskusikan di Forum Jumat Pertama Gusdurian Jakarta 4-12-2015



    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Monggo Komentar Disini

    Item Reviewed: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN ALA GUS DUR Rating: 5 Reviewed By: GARUDA Malang
    Scroll to Top