728x90 AdSayapIklanGaruda

pasang
  • Garuda kita

    Rabu, 22 Juni 2016

    Sikap Nasionalisme Syi’ah


    Idealisme kebangsaan Indonesia akan semakin kokoh dan terus terpatri dalam sanubari anak-anak Indonesia jika setiap warganya memiliki latar belakang yang berbeda-beda tetapi tetap mampu memaknai Indonesia secara terus menerus. Apapun agamanya namun motif dasar beragamanya selalu mampu direkonstruksi secara pro-aktif untuk mengembangkan khazanah dan jati diri pribadi yang tetap bisa mengindonesia. Inilah tantangan Indonesia yang didalamnya adanya aneka ragam perbedaan identitas sosial keagamaan. Tontonan perang mulut dalam berbagai conflict of interest keagamaan hingga konflik yang menimbulkan chaos oleh karena perbedaan keyakinan, pada hari ini telah nyata menjadi tantangan mengindonesia.
    Relasi antar-agama yang timpang dan menimbulkan benturan terus saja menghantui Indonesia. Perebutan kebenaran yang berujung penyesatan terhadap kelompok minoritas oleh kelompok yang biasanya “intolerans” adalah sindrom relasi antar-kelompok keagamaan sebagai simpton kebangkrutan mentalitas mengindonesia dari kalangan kelompok agama. Dinamika tersebut terjerembab pada perebutan hegemoni keagamaan oleh otoratis ekstra-ortodoksi. Pemaksaan penunggalan kebenaran selalu tidak mampu membangun kredilibitas pro-aktif dalam relasi antar-agama. Aneka pikir penuh prasangka dalam melihat kehadiran orang lain yang dianggap tidak sama karena perbedaan karakteristik berkeyakinan menjadi motif dasar bagaimana relasi keagamaan terus berada dalam zona konflik.
    Cara beragama seperti ini tidak menguntungkan guna melestarikan jiwa mengindonesia yang sehat. Corak keagamaan yang ofensif telah mengancam keindonesiaan karena sikap melihat sosok di luar kelompoknya ditempatkan sebagai representasi negasional ketika tidak sejalan dengan keyakinannya. Selain itu prinsip negasi tersebut telah menempatkan konsep kenegaraan Indonesia yang sudah final dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila dianggap sebagai negara toghut. Konsepsi negara agama dalam berbagai variasi pikiran yang monologis dengan pilihan khilafah atau mengusung Perda Berhaluan Syariah telah memicu cara-cara mengindonesia yang tidak ramah dan mendiskriminasi. Di sini kebangkrutan keagamaan menandai kemunduran representasi keagamaan sebagai modal dasar menciptakan kehidupan alam semesta yang damai (rahmatan li al-alamien).


    Tidak benar juga dikatakan jamaah Syi’ah mengiblat bulat ke Iran dan bahkan disebut sebagai iranisasi. Jamaah Syi’ah yang ada di sini adalah orang yang tinggal di Indonesia sehingga baginya sudah sepatutnya jamaah Syi’ah turut membela dan menerima Indonesia.
    Sebuah pandangan yang menarik disajikan di sini oleh perwakilan anggota jamaah Syi’ah, Mukhtar Mukhdi di Malang dalam rangka membangun kembali dinamika relasi antar kelompok agama dan kontruksi kelompok keagamaan dalam memandang kehidupan keindonesiaan kini. Kebetulan sajian ini diambil dari hasil dialog pertemuan kegiatan selama ramadhan dalam bentuk Safari Damai Ramadhan oleh Gerakan Muda Gusdurian (Garuda) Malang. Secara kebetulan saya pun ikut pertemuan di hari pertama (13/06/2016).
    Menurut Mukhtar Mukhdi, Ketua Ahlul Bait Indonesia (ABI) Wilayah Jawa Timur, Syi’ah bukan kelompok yang ofensif dan memusuhi sunni. Syi’ah di Indonesia ini lebih banyak terlibat dalam gerakan pemikiran sehingga sangat jarang melakukan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan misionaris. Kalaupun toh ada yang bersifat eksklusif, mereka adalah kelompok Syi’ah yang memang sebagian ada yang kaku (kolot) tetapi di Indonesia kelompok ini tidak begitu berkonstribusi. Menjadi salah kaprah jika Syi’ah dianggap sebagai kelompok yang berbahaya. Pandangan demikian itu justru lahir dari kelompok keagamaan intolerans. Dia menuturkan bahwa kehidupan orang Syi’ah di Indonesia adalah kehidupan yang sejalan dengan kaidah dan nilai-nilai keindonesiaan.
    Guna menglarifikasi kesalahan persepsi tersebut, sebuah sikap mengindonesia kemudian ditegaskan oleh Mukhdi, bahwa tidak benar juga dikatakan jamaah Syi’ah mengiblat bulat ke Iran dan bahkan disebut sebagai iranisasi. Jamaah Syi’ah yang ada di sini adalah orang yang tinggal di Indonesia sehingga baginya sudah sepatutnya jamaah Syi’ah turut membela dan menerima Indonesia. “Di mana kami berpijak, disitulah kami menjunjung,” sebuah penegasan untuk membela tanah air Indonesia yang dituturkan oleh seorang Ketua Ahlul Bait Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Timur. Untuk itu, mereka juga mengakui sebagai warga Indonesia dan tidak mempunyai orientasi untuk mendirikan negara Islam dalam kepentingan menunggalkan kepemimpinan khilafah. Di sinilah bahwa anggota jamaah Syi’ah tetap berada dalam kehidupan yang menghormati Indonesia sebagai realitas teritorial kehidupan masyarakat.


    Kepemimpinan Administratif Vs Kepemimpinan Agama
    Mengapa mereka memiliki pandangan demikian, terutama untuk tidak menyetujui khilafah sebagai dasar formula konsep kepemimpinan pemerintahan Indonesia? Menurut jamaah Syi’ah, perlu dibedakan antara kepemimpinan adminstratif dan kepemimpinan umat (agama). Kehidupan bernegara dan berbangsa adalah kepemimpinan administratif. Anggota jamaah Syi’ah perlu tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku karena tidak terbantahkan jamaah Syi’ah juga adalah orang yang lahir di Indonesia. Kepemimpinan administratif adalah kaidah pemerintahan yang taat kepada kesepakatan kehidupan bernegara. Siapapun pemimpinnya yang sesuai dengan kriteria pemimpin ideal dalam konteks hubungan kenegaraan maka dia bisa menjadi pemimpin. Bahkan pemimpim administratif tersebut tidak terbatas muslim. Non-muslim-pun bisa diterima, contohnya seperti Ahok.
    Untuk itu tidak ada permasalahan dari sudut pandang administratif. Kepemimpinan demikian terbatas pada identitas teritori Indonesia dan berlandaskan azas Pancasila. Pancasila adalah kearifan lokal Indonesia yang munculnya dari kekuatan orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat seperti Soekarno dan para founding fathers, tentunya merumuskan Pancasila dilakukan dengan penalaran dan pertimbangan yang luar biasa. Oleh karena itu, menurut jamaah Syi’ah, kepemimpinan Indonesia harus dihargai sebagai bagian dari produk kearifan lokal nusantara dalam konteks kepemimpinan administratif. Dengan demikian cukup punya alasan bahwa jamaah Syi’ah tetap perlu membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ideologi Pancasila.
    Adapun menyoal kepemimpinan agama, hal itu perlu dibedakan dari kepemimpinan administratif. Kepemimpinan agama harus orang yang maksum (terjaga dari perbuatan dosa). Kepemimpinan agama bersifat universal karena menyangkut panutan yang diacu oleh seluruh umat Islam. Kepemimpinan agama bisa dirujukkan pada figur Muhammad SAW. Untuk itu, kepemimpinan umat Islam haruslah orang mukmin karena pemimpin yang dipilih memang pemimpin yang sejalan dengan agama Islam dengan segala urusannya. Tidak mungkin pemimpin umat Islam bukan diambil dari orang muslim. Inilah yang menjadi salah paham. Sementara urusan ini harus dibedakan dari urusan kepemimpinan teritori. Kepemimpinan teritori tidak mengurusi urusan keagamaan Islam. Mukhdi juga merujuk pada Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan ekspansi teritor dalam berdakwahnya. Rasulullah melakukan diplomasi, yakni seperti menekankan pada ekspansi pemikiran. Setelah berhasil, beliau tidak pernah mengkalim teritori sebagai wilayah kekuasaannya. Di sinilah menurut jamaah Syi’ah kepemimpinan teritori harus dibedakan dengan kepemimpinan umat (agama). Mukhdi menututurkan, Muhammad itu tidak hanya pemimpin umat dan dunia, tetapi dia adalah pemimpin yang ideal. Pengganti Muhammad juga harus pemimpin yang ideal juga. Dan pada akhirnya pemimpin ideal itu tidak lain sampai kedatangan seorang pemimpin yang ideal, yakni Imam Mahdi. Dalam konteks kepemimpinan umat, tidak dikenal sistem demokrasi. Sekali lagi ini yang berbeda antara kepemimpinan administratif dengan kepemimpinan umat Islam yang tidak bisa dicampur aduk.  
    Berpijak dari situ maka khilafah bukan sebuah pilihan yang mutlak diterapkan di Indonesia. Khilafah itu identik merujuk konsep kepemimpinan umat. Pilihan tersebut tidak bisa dipaksakan menjadi formulasi kepemimpinan Indonesia yang dikategorikannya sebagai kepemimpinan administratif. Lantas, bagaimana jikalaupun pemimpin di Indonesia ini ada yang dholim? Bagi jamaah Syi’ah, lebih utama memilih jalan perjuangan demokrasi, yakni menggunakan cara-cara perlawanan dengan jalur penyadaran kepada masyarakat. Ini adalah wujud pengabdian dan tidak perlu harus menggunakan baju Syi’ah dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran terhadap masyarakat. Mengapa jamaah Syi’ah tidak menuntut berdirinya negara Islam tetapi tetap mengakui Negara Kesatuan Indonesia dalam konteks kepemimpinan administratif? Mukhdi menegaskan bahwa untuk membangun keutamaan diri dan ummat itu tidak dengan menuntut berdirinya negara Islam tetapi dengan sejumlah pengabdian yang menentukan keutamaan seseorang. Dia juga menegaskan, “Indonesia itu negara muslim bukan negara Islam, oleh karena itu seseorang tidak bisa memaksakan kehendak atas keagamaan seseorang (la ikraha fi aldien). Bisa saja dipaksakan secara fisik tetapi segala yang bersifat non-fisik itu tidak bisa dipaksakan, seperti pikiran itu tidak bisa dipaksakan.”
    Pengabdian sebagai wujud ibadah sosial
    Sejalan dengan sikap tentang Indonesia tersebut, jamaah Syi’ah dipahami memiliki sikap nasionalisme untuk tetap menempatkan Indonesia sebagai bagian dari entitas teritori yang diakui sebagai pilihan kehidupan berbangsa. Mereka lebih memilih gerakan pengabdian untuk mencari keutamaan diri, bukan ke pilihan khilafah atau islamisasi negara. Pengabdian ini dapat disebut sebagai bagian dari praktik ibadah sosial. Ibadah sosial tersebut dinaungi dalam suatu organisasi yang disebut ABI (Ahlul Bait Indonesia). Ibadah sosial adalah suatu bentuk pengabdian bagi orang-orang Syi’ah untuk beramal sosial di berbagai bidang kehidupan masyarakat secara langsung, seperti pengabdian di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Bagi orang Syi’ah, mereka menghadapi dilema peran sosial. Namun demikian yang masih saja dirasakan adalah adanya pelainan dan diskriminasi atau bahkan menjadi kelompok negasional dari kelompok agama mainstream atau keagamaan ofensif. Suatu contoh ketika mau mendirikan klinik kesehatan, maka ada kecurigaan dan dituduh Syi’ah. Inilah yang masih mengganjal bagi peran-peran sosial anggota jamaah Syi’ah.
    Oleh karena itu, prinsip peran sosial sebagai manifestasi ibadah sosial menurut orang Syi’ah tidak perlu menunjukkan diri sebagai orang Syi’ah tetapi inti perjuangan orang-orang Syi’ah bukan terletak pada bajunya tetapi yang penting adalah mengabdi itu sendiri. Pengabdian bukan mengutamakan lebel tetapi prinsip pengabdian orang Syi’ah harus terbuka dan bersifat umum. Bagi mereka, kemasan (baju agama) pada saat pengabdian tidak terlalu penting tetapi yang paling penting adalah target pengabdian tersebut. Dengan demikian bagi jamaah Syi’ah pengabdian yang dicapai tidak berorientasi sebagai sebuah gerakan misionaris seperti akan melahirkan semacam “syi’atisasi,” namun semua kembali kepada capaian yang bersifat umum sebagai dasar semangat mengabdi. Kegiatan-kegiatan pengabdian tersebut tergantung pada kebutuhan masyarakat umum. Beberapa contoh seperti pengabdian di bidang pertanian dalam bentuk pelatihan pembuatan pupuk organik, pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pengabdian terhadap masyarakat juga dibuktikan dengan keterlibatan anggota jamaah Syi’ah di berbagai lini seperti partisipasi di bidang kedokteran, tentara, atau bahkan terlibat dalam kegiatan politik. Ini adalah wujud dari bakti pengabdian jamaah Syi’ah terhadap negeri ini.
    Penutup
    Ada hal yang tidak diketahui manakala tidak ada dialog. Ketidaktahuan tersebut menyumbangkan kesalahpahaman bagi seseorang dan mudah menyerap informasi dari orang lain yang sangat mempengaruhi cara berpikir kita tentang orang lain. Mirip sebuah gosip. Saat tidak tahu seseorang dan kita menerima informasi tentang orang tersebut, banyak pikiran orang akan terpengaruh. Bahkan dia akan menjadi opini publik dalam menilai sebuah obyek pengetahuan mengenai pribadi orang atau kelompok tertentu. Sulutan konflik bisa distimulasi oleh persepsi publik yang kemudian menjadi pengetahuan umum tentang orang lain. Ini adalah sikap yang menimbulkan berbagai stimulasi konflik. Sementara itu, kita tidak pernah tahu orang lain kecuali mengikuti arus opini publik yang menjadi pengetahuan umum bagi orang yang tidak kritis. Lantas menyakini sebagai sebuah kebenaran tanpa kita mengetahui sumber pengetahuan yang orisinil dari sudut pandang orang atau kelompok tersebut. Bagi orang-orang yang dogmatis, opini publik mudah menjadi informasi absolut, tetapi bagi orang yang terbuka, pemilahan kebenaran sepenuhnya didasari oleh penilaian yang asli dari sumber informasi akurat sehingga tidak mudah tersulut konflik. Sikap seperti inilah yang perlu direkonstruksi dan jika melihat perbedaan maka proses dialog untuk mencari sikap positif perlu ditemukenali.
    Itulah. Berdialog dengan jamaah Syi’ah menjadi sebuah kesempatan menafikan persepsi publik dan berusaha menghilangkan prasangka terhadap jamaah Syi’ah yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh informasi publik dalam berbagai riak opini dan sikap terhadap representasi jamaah Syi’ah yang penuh pelainan, diskriminatif dan penyesatan. Bahkan sikap ini telah berkembang menjadi wacana politik identitas keagamaan yang berakibat peminggiran dan pengorbanan.
    Dialog ini memang ditemukan perbedaan konsep tetapi ada titik temu bagaimana kisah-kisah keindonesiaan anggota jamaah Syi’ah menjadi semakin dipahaminya sikap nasionalisme. Sudut pandang kepemimpinan administratif merupakan sikap yang memberikan informasi penilaian mereka mengenai penerimaan Pancasila sebagai kearifan lokal nusantara. Penilaian itu merupakan bukti penghargaan atas jasa pemikiran para pahlawan yang dilakukan dengan serius demi masa depan Indonesia. Sikap penerimaan ini menunjukkan anggota jamaah Syi’ah tetap menghargai Indonesia. Sikap nasionalisme tersebut juga ditransformasi dalam laku-laku pengabdian. Bagi jamaah Syi’ah, pengabdian adalah amal sosial yang kutamaan (virtue) bagi jamaah dan tidak semua keutamaan itu diukur dari lebel apalagi memrasyaratkan berdirinya sebuah negara khilafah islamiyah.
    Sikap nasionalisme dari Syi’ah dipahami ketika mendengarkan sudut pandang mereka. Di sinilah bahwa dialog terhadap orang lain menjadikan kita bisa berpikiran rasional dan terbuka melihat sudut pandang yang tidak pernah kita tahu, sementara kita dihujani oleh persepsi publik yang mendahului pengetahuan asli dari orang-orang yang biasanya dilainkan.

    Malang, 20 Juni 2016

    Penulis: Mohammad Mahpur
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    1 komentar:

    1. Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai Pengabdian Masyarakat ,Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis mengenai Pengabdian Masyarakat yang bisa anda kunjungi di www.lpm.gunadarma.ac.id/

      BalasHapus

    Monggo Komentar Disini

    Item Reviewed: Sikap Nasionalisme Syi’ah Rating: 5 Reviewed By: GARUDA Malang
    Scroll to Top