728x90 AdSayapIklanGaruda

pasang
  • Garuda kita

    Senin, 04 Desember 2017

    Pancasila : Teori Hukum Final Di Dunia


    Oleh: Mustiko Romadhoni Putro Widodo

                Indonesia merupakan negara yang merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang sejak tahun 1945. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia masih memakai hukum atau peraturan yang diterapkan Belanda karena waktu jajahannya yang lebih lama dari jepang. Pada saat Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sama sekali belum membuat persiapan mengenai dasar hukum / ideologi bangsa yang digunakan sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Kemudian, seiring berjalannya waktu baru muncullah ideologi Pancasila sebagai dasar bernegara.
    Indonesia secara materiil memiliki dasar hukum yang berangkat dari kebiasaan masyarakat pribumi/adat, hukum islam, dan sistem hukum barat. sehingga nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar hukum di negara ini masih bernafaskan etika moral. Para filosof Yunani kuno memandang hukum adalah etika dan moral, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Cicero yang cenderung menyamakan “alam” dengan “akal”
    “Hukum yang sesungguhnya adalah akal yang benar yang sesuai dengan alam; ia bisa diterapkan di manapun, tidak berubah dan abadi ; ia menuntut kewajiban melalui perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangannya.”
    Dalam bukunya bapak Satjipto Raharjo yang berjudul “ilmu hukum” , Cicero memandang bahwa hukum adalah moral yang bersifat alami dan dimaknai sebuah kebaikan. Hal itu pula yang ditemukan dalam Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia yang juga mengedepankan moral masyarakatnya. Pancasila sebagai dasar hukum bermakna bahwa Pancasila merupakan norma tertinggi yang dijadikan dasar norma-norma yang ada di bawahnya. Semestinya norma dibawahnya harus pula mencerminkan ke 3 hal di atas, antara lain moral yang dilebur dalam agama, budaya masyarakat, dan sistem hukumnya.
                Pancasila sebagai norma tertinggi dan bersifat abstrak menyebabkan perubahan nilai pada norma yang ada di bawahnya, seperti halnya UUD NRI 1945 yang lebih menerapkan aliran hukum positif (memandang hukum adalah produk kekuasaan) terutama penerapan konsep teori hukum murninya Hans Kelsen yang memandang bahwa hukum ya hukum itu sendiri, tidak ada moral atau etika di dalamnya, hukum adalah sebuah aturan yang harus dijalankan oleh semuanya yang merupakan kesepakatan dari sebuah kekuasaan. Perubahan nilai ini karena sistem dalam penataan norma di bawah Pancasila dinilai sebagai produk politik.
    Teori Hukum Pembangunan Sebagai Teori Hukum Pertama Di Indonesia
                Teori hukum pembangunan ini dicetuskan oleh Bapak Mochtar Kusumaatmadja yang mampu menjadikan role hukum di Indonesia mulai dari sejak kemerdekaan. Bapak Mochtar memandang bahwa hukum itu harus meencerminkan budaya masyarakatnya atau yang dikenal dengan Living Law. Selain itu Any Farida menjelaskan tentang konsep hukum Mochtar yang terbit dalam “Jurnal Perspektif”, bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga atau institutions, proses-proses atau processes yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Bapak Mochtar meletakkan hukum di Indonesia sebagai perwujudan implementasi dari sebuah moral dan tingkah laku masyarakat, serta kekuasaan dalam lembaga tanpa hukum adalah sebuah kelaliman begitu pula hukum tanpa kekuasaan harus ada batasnya. Maka penting sebuah kekuasaan mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai agar kekuasaan bisa bertahan lama (sense of public service).
                Teori hukum pembangunan ini jika ditelisik ke belakang merupakan terobosan dari gabungan beberapa konsep dari para pakar hukum. Seperti halnya tulisan Any Farida yang menjelaskan tentang gabungan teori tersebut ialah teori hukum kebudayaan Northrop dan teori “policy oriented”nya Lasswell dan McDougal serta teori hukumnya Roscoe Pound (Law As a Tool Of Social Engineering) tanpa mekanismenya. Ketiga hal tersebut disublimasikan dengan karakter budaya masyarakat Indonesia yang terpatri pada dasar hukum negara yaitu Pancasila, sehingga teori hukum ini dalam perjalanannya mendapat kritikan oleh Bapak Satjipto Raharjo dalam teorinya “Teori Hukum Progresif”.
    Teori Hukum Progresif Sebagai Kritik Atas Teori Hukum Pembangunan Di Indonesia
                Teori hukum Progresif yang dicetuskan oleh Bapak Satjipto Raharjo ini memandang bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum akan terus berkembang tanpa ada batasan sampai pada sebuah titik keadilan dan ketertiban sebagai cita hukum. Hukum adalah alat untuk memberikan sebuah kebahagiaan terhadap manusianya, itulah mengapa hukum akan terus berjalan dan tak memiliki batas tertentu sampai cita hukum benar terwujud.
                Teori hukum progresif memandang Indonesia sebagai sebuah institusi dan subyek hukum yang harus jadi sebuah kebahagiaan dari hukum. Pancasila sebagai dasar hukum negara yang bersifat abstrak akan dilanjutkan melalui kaidah atau asas dalam hierarki peraturan dibawahnya yang juga tak akan pernah memiliki batasan-batasan tertentu. Sedangkan, hukum progresif juga membolehkan adanya penerobosan peraturan secara tekstual bagi penegak hukum di Indonesia jika dirasa hukum tidak pro terhadap rakyat. Dalam artian bahwa hukum progresif merupakan bentuk Critical Legal Stidies yang mana hukum tidak hanya berhenti pada tataran Law In The Books tapi juga bagaimana akibat hukum serta proses pembuatannya sampai pada efektifitasnya. 
    Teori Hukum Integratif Sebagai Perbaikan Teori Hukum Pembangunan
    Teori ini disusun berangkat dari sikap skeptis masyarakat terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa kaum praktisi hukum telah melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada ‘kontrak normatif’ yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian. Teori Hukum Integratif ini terinspirasi oleh Posner dalam bukunya Frontiers of Legal Theory yang menyatakan bahwa teori hukum ini menggunakan perspektif eksternal disiplin hukum.
    Mengacu pendapat Mochtar bahwa pembentukan hukum atau perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibanding dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Artinya, bahwa pembentuk undang-undang memiliki posisi sebagai ‘motor’. Namun demikian Mochtar juga melihat arti penting yurisprudensi dan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum formal, tetapi tidak pernah memposisikan yurisprudensi dan hukum kebiasan sebagai suatu kriteria sebagai peraturan perundang-undangan. Lompatan teori hukum integratif ini menyarankan bahwa sistem hukum Indonesia seharusnya memasukkan yurisprudensi sebagai salah satu unsur dalam struktur atau hierarkhi perundang-undangan.
    Pancasila Sebagai Antitesa Teori Hukum Di Dunia
    Indonesia memiliki dasar hukum yang disebut Pancasila, dan kelima sila yang terkandung di dalamnya merupakan dasar norma kaidah dan asas yang paling tinggi di Negara Indonesia. Pancasila memasukkan seluruh aliran teori hukum yang pernah ada di dunia, dalam artian Pancasila bukan hanya sabagai dasar hukum tapi sebagai antitesa perkembangan hukum yang ada di dunia, itulah kenapa penulis menyebutnya dengan “Pancasila is The Finally Theori In The World”. Hukum alam yang memandang bahwa hukum adalah moral sudah terakomodir dalam pancasila di sila 2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa ruh dari sila ini adalah moral.
    Selanjutnya, hukum postivisme yang memandang bahwa hukum itu berdiri sendiri dan merupakan produk kekuasaan ada di sila ke 4,”Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Dalam sila ini juga menjadi dasar hukum di Indonesia bahwa hukum merupakan produk kekuasaan dan seharusnya dilaksanakan menurut cita hukum yang ada, yaitu sebuah ketertiban dan keadilan terhadap rakyat. Sedang Sociological Jurisprudence, Legal Realisme, Critical Legal Studies dan beberapa teori hukum baik Living Law serta Law In The Books, sudah tercover pula dalam sila 3,”Persatuan Indonesia”, yang mana dalam sila ini mengakomodir hukum yang hidup dimasyarakat melalui budaya, keragaman, perbedaan hukum adat. Sedang sila ke 5,”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tentang kaitannya dengan kausalitas dari hukum itu sendiri (entitas manusia serta pemberlakuannya), yang mana dalam hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan yang nyata yaitu manusia mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
    Satu lagi, Pancasila dalam sila 1 ,”Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga memandang bahwa hukum adalah sebuah kebaikan dan kepercayaan yang bersifat abstrak tetapi sebagian manusia memandang tak akan pernah lepas dari hukum tersebut. Teori hukum ini dinamakan hukum agama yang bersifat abstrak dan memiliki penganut terbesar di dunia, baik itu yang berasal dari samawi (langit) atau ardhi (bumi) yang mana manusia patuh terhadap hukum agama ini dan erat kaitannya dengan sebuah kepercayaan.

    Pemaparan konsep di atas meletakkan Pancasila sebagai antitesa perkembangan teori hukum di dunia. Pancasila dalam hal ini tidak untuk Indonesia saja, tapi di seluruh negara di dunia juga sangat cocok untuk diterapkan. Indonesia saat ini masih belum mampu menerapkan konsep dari teori hukum Final ini, karena Indonesia masih sangat Positivisme dalam memberlakukan hukum, belum mampu menggabungkan segala teori yaang terbingkai dalam dasar negaranya. Maka dari itu, karena Indonesia masih terlalu menganut aliran postivisme itu berarti yang mampu mengubah dan mewujudkan ruh teori hukum Pancasila adalah penguasa pembuat hukum.
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Monggo Komentar Disini

    Item Reviewed: Pancasila : Teori Hukum Final Di Dunia Rating: 5 Reviewed By: GARUDA Gerakan Gusdurian Muda GUSDURian Malang
    Scroll to Top